Sanksi ASN Mantan Kadis Diberhentikan Di Kotabaru

ditulis pada 12 Agustus 2017

APEL – Diikuti sejumlah ASN

Kotabaru, KP – Sanksi pemberhentian kepada salah seorang mantan kepala dinas di Kabupaten Kotabaru setelah ada Vonis dari pengadilan negeri atas pelanggaran yang di lakukannya.

Selain mantan kepala dinas, 3 ASN (Aparatur Sipil Negara) lainnya juga turut diberhentikan. Dan tercatat 4 ASN dinyatakan diberhentikan, dengan initial, TH, GR, SE.

Plt Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kotabaru, drs..H. Zaenal Arifin mengatakan,

“ Ada tiga orang ASN yang diberhentikan lantaran masalah hukum. Sanksi pemberhentian dijatuhkan setelah ada vonis pengadilan. Tiga orang tersebut, adalah, mantan kepala dinas dan bendahara di salah satu Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) berinitial TH, dan GR, serta bendahara dinas yang berbeda berinisial SE.  Pemberhentian ketiganya sama-sama karena tersandung kasus korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap. Meski di tengah proses hukum yang berjalan diantara mereka ada yang mengajukan pensiun dini, namun ketentuan harus terpenuhi. Antara lain, saat mengajukan pensiun dini, belum berstatus tersangka, dan masih dimungkinkan usianya. Tapi itu tergantung lagi pertimbangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) “. Tandas H. Zainal Arifin.

Selain itu, salah seorang ASN sebagai pegawai pelaksana di salah satu dinas teknis berinisial TS (43), juga diberi sanksi berhenti setelah yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 46 hari secara kumulatif.

“Yang bersangkutan melanggar aturan disiplin pegawai sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 dan sesuai aturan, sudah berkali-kali mendapat hukuman disiplin”. Terang Zainal.

ASN memiliki kewajiban yang harus dijalankan, salah satunya masuk kerja sesuai jam yang ditentukan.

Kalau melanggar ketentuan, ada sanksi yang diberikan mulai lima hari ke atas sampai 46 hari ke atas.

Kadang ASN tidak tahu bahwa kalau tidak masuk kerja dikira tidak ada sanksi.

Dengan proses ini kita ingin memberi tahu bahwa kalau kita melanggar ketentuan, konsekuensinya ada sanksi.

Pemberhentian seorang ASN merupakan akhir dari serangkaian proses panjang. ASN yang melanggar aturan disiplin pegawai akan diberi pembinaan pada awalnya oleh SKPD yang menaungi.

Sanksi dijatuhkan jika pembinaan tidak membuahkan perubahan, mulai teguran, penundaan gaji, hingga penurunan pangkat.

“Kalau masih melakukan hal yang sama, akan meningkat hukumannya sampai pemberhentian. Dengan bukti hasil pemeriksaan dan data-data, kami usulkan ke Majelis Penjatuhan Sanksi Disiplin yang diketuai Sekretaris Daerah”. Tandas H.Zainal. (and/K-6)

You must be logged in to post a comment Login

LANGGANAN BERITA Via EMAIL
Update Berita Terbaru Seputar Kalimantan
Kalimantan Post - Asli Koran Banua.