• Hari ini : Jumat, 19 Oktober 2018

Senator DPD RI Kecewa dengan Pemprov

Banjarbaru, KP – Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kalsel, Antung Fatmawati tak bisa menahan rasa kecewanya dengan jajaran Pemprov Kalsel.

Pasalnya, pada rapat kerja penyusunan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-undang tentang APBN 2019 di ruang rapat Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Selasa (18/9), tidak dihadiri pejabat esselon II pemprov.

Padahal, menurut Antung, rapat tersebut cukup penting untuk memperjuangkan anggaran tahun 2019. “Harusnya seluruh satuan kerja perangkat daerah diundang, bupati diundang karena ini berkaitan dengan anggaran.

Apa yang mau kami perjuangkan kalau tidak ada laporan, jangan sampai nanti DPD yang disalahkan orang,’’ ujarnya.

Dikatakan Antung, ia kecewa dengan respon pemerintah di Kalsel.

Karena hanya sedikit yang hadir. Meski begitu, Antung berharap ke depan bisa lebih baik lagi.

“Bagaimana mau membantu ini saja kosong. Saya ingin Kalsel maju.

Kita harus sama-sama bergerak sesuai moto pak gubernur untuk memajukan Kalsel,’’ tegasnya.

[]Semua Hadir

Sementara, Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Ekonomi Pembangunan, Achmad Sofiani mengatakan, undangan yang dihadirkan memang hanya 24 orang. Akibatnya memang hanya 24 orang yang hadir dan rapat terlihat sedikit.

“Yang kita undang semua hadir, tadi saya sudah cek absennya,’’ ujarnya.

Selama ini terangnya Pemprov Kalsel memiliki kendala dana APBN yang turun tidak sesuai yang diprogramkan.

Namun empat proyek yang didanai APBN saat ini masih terus berjalan yaitu bandara, KI Batulicin dan Jorong, serta bendungan Tapin.

Diakuinya selama ini DAU lebih diutamakan untuk belanja pegawai, operasional, belanja rutin, dan belanja tidak langsung lainnya. Sementara dalam RUU nanti 25 persen DAU harus digunakan untuk infrastruktur atau belanja langsung.

“Ini berlaku bagi Pemprov dan Pemkab dan pemko,’’ ujarnya.

Anggota DPD RI, Ajiep Padindang  menambahkan, selain untuk operasional,Pemda yang menerima DAU harus mengalokasikan 25 persen untuk infrastruktur.

Berdasarkan data Simptrada, data TKDD 2018 sampai dengan September 2018 DAU Kalsel dengan pagu Rp 7,9 miliar terealisasi Rp 5,9 miliarn artinya sudah 74 persen realisasi.(mns/K-2)

loading...
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua