• Hari ini : Senin, 11 Desember 2017

Sopir “Serbu” DPRD Kalsel

Perwakilan sopir taksi konvensional mendatangi DPRD Kalsel Senin (28/8).

Banjarmasin, KP – Perwakilan sopir taksi konvensional “serbu” (mendatangi,red) DPRD Kalsel untuk mengeluhkan turunnya pendapatan mereka dengan keberadaan taksi online yang marak beroperasi di Banjarmasin dalam empat bulan terakhir, Senin (28/8).

Perwakilan dari 438 unit taksi konvensional ini terdiri dari Banjar Taksi 122 unit, Borneo Idaman Taksi 122 unit, Kojatas 114 unit, Arya Idaman Taksi 10 unit, Banua Taksi 10 unit, Permata Taksi 10 unit dan Arya Pospita 50 unit.

“Kedatangan ini untuk menyampaikan aspirasi kepada dewan, karena pendapatan kami turun drastis,’’ kata perwakilan sopir dari Banua Taksi, Ahmad Kusasi kepada wartawan.

Kusasi mengungkapkan, pihaknya merasa keberatan dengan adanya taksi online, karena sopir taksi konvensional harus menombok untuk mengejar setoran, akibat turunnya pendapatan.

“Pekerjaan ini merupakan mata pencaharian utama, sementara taksi online hanyalah pekerjaan sampingan,’’ jelasnya, pada pertemuan dengan Komisi III DPRD Kalsel.

Untuk itu, pihaknya berharap agar pemerintah bisa menutup keberadaan taksi online ini, karena sangat merugikan sopir taksi konvensional, yang sebelumnya bisa mendapatkan lima sampai enam penumpang per hari, sekarang hanya tinggal satu atau dua penumpang saja.

“Padahal tarif sekali mengantar penumpang di Banjarmasin ini hanya Rp50 ribu saja. Jadi kita terpaksa harus menombok,’’ ujar Kusasi.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, H Riswandi mengakui, keberadaan taksi online ini cukup dilematis, karena cukup menguntungkan masyarakat sebagai pengguna.

Ssisi lain merugikan sopir taksi konvensional.

“Kita minta agar instansi terkait, baik Dinas Perhubungan maupun kepolisian bisa menegakan aturan yang berlaku,’’ jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera.

Karena, ada aturan yang mengharuskan agar pengelola taksi online ini memiliki badan hukum dan minimal jumlah armadanya, dan hal ini mungkin sulit dipenuhi oleh pengelola.

“Jadi tegakan aturan yang ada, kalau ada yang melanggar, silakan diberikan sanksi atau ditertibkan,’’ tambah Riswandi. (lyn/K-2)

%d blogger menyukai ini: