• Hari ini : Minggu, 21 Januari 2018

Sosialisasi Amnesty Pajak

Bupati Batola H Hasanuddin Murad bersama Kepala Kantor Pratama Banjarmasin, Junadi, pada kegiatan sosialisasi Amnesty Pajak. (KP/Ist )
Bupati Batola H Hasanuddin Murad bersama Kepala Kantor Pratama Banjarmasin, Junadi, pada kegiatan sosialisasi Amnesty Pajak. (KP/Ist )

Marabahan, KP – Bupati Batola H hasanuddin Murad menegaskan, sebagai abdi negara, PNS sudah selayaknya mengetahui semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Begitu pula dengan kebijakan pemerintah tentang Tax Amnesty, katanya, PNS di Bumi Ijejela harus mengetahui dan bisa menerangkannya.

“PNS itu wajib mengetahui tentang kebijakan pemerintah tentang tax amnesty. Sehingga, ketika ada masyarakat yang bertanya, PNS sudah mengetahui dan bisa menjelaskannya kepada masyarakat,’’ tegasnya, saat acara coffe morning bersama Wakil Bupati Batola H Ma’mun Kaderi, Sekda Ir H Supriyono, para kepala SKPD, camat, pejabat eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Batola, unsur Forkopinda Pemkab Batola, dan jajaran Direktorat Pajak Kantor Pratama Banjarmasin, di Aula Bahalap, Kantor Bupati Batola, Senin (5/9).

Dijelaskan Hasanuddin, Tax Amnesty adalah upaya pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang memiliki harta di luar negeri, untuk diberikan pengampunan dalam hal mendaftarkan hartanya tersebut ke pemerintah Indonesia. “Jadi sosialisasi ini tujuannya baik dan bukan untuk menyesatkan, seperti ditulis di Media Sosial (Medsos),’’ katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pratama Banjarmasin, Junadi menjelaskan, tax amnsty tidak ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp4,5 juta.

“Jadi, meskipun mereka memiliki harta warisan atau tanah seluas 1 atau 2 hektare, mereka tidak masuk dalam kategori tax amnesty, karena penghasilnya di bawah Rp4,5 juta,’’ jelasnya. Tapi, lanjutnya, apabila seorang PNS memiliki harta dan tersimpan di luar negeri, maka yang bersangkutan wajib ikut dalam program tax amnesty.

Selain memberikan penjelasan tentang tax amnesty, dalam kegiatan rutin tersebut, juga dijelaskan tentang Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) KUR. Penjelasan tentang SIKP tersebut diterangkan langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Dedi Sopandi. Menurutnya, hingga priode 31 Agustus 2016, total Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Batola mencapai Rp60,226 miliar atau sebesar 6,53 persen dari total penyaluran KUR di Kalsel.

Sedangkan SIKP merupakan perwujudan program “Nawacita” Presiden Jokowi, yang akan mampu memberikan multiplier effect pada pembangunan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam penyaluran KUR.

Mulai tahun ini, bank tidak dapat menyalurkan KUR tanpa data yang memadai dari sistem SIKP, yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah. (adv/K-6)

Tag:
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua