• Hari ini : Rabu, 15 Agustus 2018

“Tak Ujuk-ujuk Dicabutnya Tiga IUP OP Itu’’

Banjarmasin, KP – Pada persidangan lanjutan di PTUN Banjarmasin, kemarin itu, beragendakan keterangan saksi fakta tergugat.

Tiga orang saksi dihadirkan oleh tergugat, yaitu Asisten I Bidang Pemerintahan Setdaprov Kalsel, Siswansyah, Kasi Penguasaan Minerba Dinas Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel, Indarto, dan Dosen perguruan tinggi di Kotabaru, Muhammad Erfan, yang juga aktivis lingkungan.

Dalam keterangannya pada perkara gugatan di hadapan majelis hakim diketuai Dafrian, Indarto menjelaskan, pencabutan IUP tersebut berdasarkan desakan masyarakat.

Namun, lanjutnya, bukan hanya sekedar desakan masyarakat semata yang menjadi dasar.

Tapi juga dilengkapi dengan rekomendasi dari DPRD Kotabaru.

“Apakah semua desakan masyarakat dijadikan rekomendasi?,’’ tanya Defrian kepada Indarto.

Indarto membenarkan semua desakan atau protes masyarakat baik yang pro dan kontra dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

Akan tetapi, katanya, tidak langsung dijadikan sebagai dasar. Namun hanya pertimbangan dan rekomendasi.

“Kita analogikan daerah pertambangan yang masuk dalam PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) PT Mantimin Coal Mining (MCM) di Blok Batutangga Hulu Sungai Tengah juga mendapatkan desakan dari masyarakat.

Bahkan kantor kami di demo. Protes itu kita jadikan bahan rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, karena PKP2B kewenangan pusat. Dan alhamdulillah pemerintah pusat mengabulkan desakan masyarakat tersebut dengan merevisi PKP2B di Blok Batutangga,’’ bebernya.

Pada kesempatan itu, Indarto juga memaparkan kondisi Pulau Laut yang hampir seluruhnya masuk dalam rencana pertambangan.

Namun, sebagian IUP di sana sudah dicabut atau tidak diperpanjang lagi.

“Tinggal tiga IUP ini aja yang ingin menambang di sana,’’ katanya.

Sementara, Siswansyah memapatkan, pencabutan IUP ketika itu pertimbangannya, Bahwa pada 19 Juni 2017 Pemprov menerima surat dari DPRD Kotabaru tentang Aspirasi Masyarakat yang ditujukan ke gubernur.

Aspirasi tersebut berisi penolakan tambang di Pulau Laut Kotabaru.

Selain itu, alasan pencabutan izin didasari pada 13 September 2017 yang mana hasil notulen rapat DPRD Kotabaru yang meminta Pulau Laut bebas dari pertambangan.

Menyikapi notulen rapat DPRD Kotabaru tersebut, Pemprov Kalsel menggelar rapat dengan dinas terkait, seperti Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel, Lingkungan Hidup Kalsel hingga Dinas Kehutanan Kalsel.

Hingga pada akhirnya merekomendasikan kepada Sekdaprov Kalsel sekaligus menyikapi aspirasi masyarakat Kotabaru, khususnya warga Pulau Laut, yang menolak tambang dengan mencabut tiga IUP OP anak perusahaan PT Sebuku Grup.

“Pada 4 Januari 2018 dilakukan rapat dengan hasil, dinas terkait memberikan rekomendasi setelah dilakukan telaahan dan penelitian,’’ terang Siswansyah.

Hasil dari rekomendasi tersebut akhirnya disampaikan kepada gubernur, yang pada akhirnya setelah mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang menolak tambang di Pulau Laut mencabut tiga IUP OP PT Sebuku Grup.

“Pertimbangan aspek hukum, lingkungan dan aspirasi masyarakat terpenuhi. Tak ujuk-ujuk dicabut tiga IUP OP itu,’’ tegasnya.

Sementara pengacara SILO atau dari PT Sebuku Group, Gugum mempertanyakan, kenapa Pemprov tak meminta pendapat dengan Bupati Kotabaru ketika melakukan pencabutan.

“Apakah ada dilibatkan bupati ketika memutuskan pencabutan IUP OP itu,’’ tanya Gugum.

Pertanyaan Gugum sendiri langsung ditepis Siswansyah. Menurutnya, kewenangan pertambangan usai terbitnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sepenuhnya ada pada Pemprov dalam hal ini gubernur.

“Kami tak perlu lagi mengundang pemerintah kabupaten, karena kewenangan sepenuhnya ada di pemerintah provinsi,’’ ujarnya. (mns/K-2)

 

 

 

loading...
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua