• Hari ini : Jumat, 19 Januari 2018

Tim Pembela Irhami Lakukan Gugatan ke Pengadilan

HM Sabri Noor Herman SH MH
HM Sabri Noor Herman SH MH

Banjarmasin, KP – Tim pembela dari DR H Irhami Ridjani SSos Msi, selain tetap mengikuti proses dalam kasusnya, teryata juga ada dalam proses pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru terhadap PT ITP ( Indocement Tunggal Prakarsa Tbk ) meminta agar pihak pengadilan mengsahkan pembebasan lahan yang jadi masalah tersebut.

“Benar memang ada gugatan mengsahkan pembebasan lahan tersebut. Ini untuk lebih meyakinkan saja,’’ kata HM Sabri Noor Herman SH MH didampingi Hasbiyadhi Munawir SH, ketika dikonfirmasi soal itu oleh awak media, Kamis (18/8).

Sementara Hasbi sempat melontarkan kalau d alam kasus ini sebenarnya tidak ada unsur pemerasan seperti yang ditudingkan, karena lahan yang merupakan milik DR Irhami Ridjani memang sudah resmi dibebaskan kepada PT ITP dihadapan notaris.

“Saat ini gugatan yang pihaknya ajukan masih dalam proses persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Pembebas lahan sejak tahun 2011 tidak ada masalah, dan tidak ada keluhan dari PTITP, namun mencuat kasus dugaan tindak pidana korupsi, padahal sebelumnya tidak ada masalah mengenai pembebasan lahan tersebut,’’ jelas Sabri lagi.

Dijelaskan sejak tahun 1995-1996, Irhami, jauh sebelum menjabat sebagai Bupoati atau hanya sebagai pegawai biasa telah membeli lahan atau tanah tersebut yang ad a di Desa Langdai Kecamatan Kelumpang Hilir.

Bebebarapa tahun kemudian yakni tahun 1997-2010, ada penawaran harga dan negosiasi soal harga hingga adanya kesepakatan harga dan pembayaran ganti rugi yang dilakukan PT ITP.

“Itu dikaitkan dengan adanya permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum. Tapi tiba-tiba mencuat kasus itu,’’ jelas Sabri.

Atas kasus itu pula, dalam waktu dekat Irhami Ridjani, mantan Bupati Kotabaru, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang, akan mulai menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Dijadwalkan sidang perdana pada Selasa 23 Agustus 2016, dengan majelis hakim dipimpin Affandi SH MH, bersama dua hakim anggota Dana Hanura dan Bagus Handoko.

Mengenai rencana proses persidangan itu, Sabri, menyatakan telah siap, bahkan untuk mendapatkan hak-hak terdakwa, tim pembela telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada pihak Pengadilan Tipikor.

“Kita sudah layangkan surat permohonan penangguhan penahanan ke Pengadilan Tipikor,’’ tambah Hasbi. Mengajukan penangguhan penahanan itu karena alasan kondisi kliennya Irhami masih dalam proses pengobatan dan ini ada medical record dan masih menjalani berobat jalan di RS Pondok Indah Jakarta.

“Mudah_mudahan bisa dikabulkan dan sambil proses pengobatan sambil menjalani persidangan,’’ ujarnya.

Terpisah, Affandi SH MH, majelis hakim yang akan memimpin proses persidangan nantinya sekaligus humas pengadilan, mengatakan pihaknya masih menunggu sidang dan belum bisa mempertimbangan mengenai permohonan penangguhan penahanan yang diajukan tersangka.

Sebelumnya diberitakan berkas dugaan korupsi mengenai penyalahgunaan wewenang sebagaimana pada pasal 12 huruf e UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana perubahan pada UU No 20 tahun 2001, dilimpahkan pihak penyidik Dit Reskrimsus Polda Kalsel ke Kejaksaan Tinggi, kini telah masuk Pengadilan Tipikor. (K-4)

Tag:,
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua