• Hari ini : Kamis, 26 April 2018

TP4D Kejari Siap Kawal Pembangunan Balangan

Ilustrasi. (Net)
Ilustrasi. (Net)

Paringin, KP – Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Balangan siap mendukung pembangunan melalui upaya preventif dan persuasif terkait penyelewengan.

Sebelum mengambil dan menjalankan kebijakan pembangunan, setiap pejabat pemerintah daerah di kabupaten yang berjuluk ‘Bumi Sanggam’ ini bisa berkonsultasi dengan TP4D.

Kepala Kejari Balangan Tommy Kristanto SH MH menjelaskan, alasan pembentukan TP4D di antaranya untuk menghilangkan keragu-raguan aparatur pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dan mengeksekusi program pembangunan.

“Kalau pejabat ragu dalam mengambil kebijakan. Akibatnya, banyak program yang tidak berjalan dan berimbas pada rendahnya penyerapan anggaran,” ujar Tommy saat ditemui awak media diruang kerjanya, belum lama tadi.

Menurutnya, dukungan pembangunan melalui upaya preventif, bisa melalui penerangan hukum di lingkungan pemkab, BUMD, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan. Sepeti, perencanaan lelang, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, perizinan, serta pengelolaan barang dan jasa.

Orang nomor satu di Kejari Balangan ini berpesan, pejabat SKPD dipersilahkan untuk mengunjungi kejaksaan negeri, melakukan klarifikasi dan konsultasi tentang pembangunan yang rencananya akan dilaksanakan karena kejaksaan adalah mitra pemerintah. Dia juga berharap, kesan kejaksaan tidak lagi menyeramkan seperti persepsi orang selama ini. Diharapkan pula tidak ada lagi kesalahan administrasi dalam pengelolaan dana, kendati pekerjaan sudah dianggap benar namun jika terdapat kesalahan sekecil apapun terhadap administrasi tetap dianggap salah.

“Apabila ada pegawai kejaksaan yang melakukan hal-hal diluar aturan, pihaknya siap untuk menindak,” tegasnya.

Untuk diketahui, selama tahun 2016, ada 5 kasus penanganan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Balangan yang dilakukan Kejari Balangan.
Untuk tahap penyelidikan ada 2 perkara, pertama kasus dugaan tindak pidana dalam program upaya kesehatan masyarakat dan biaya Rapat luar daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2014 dan dari hasil penyelidikan perkara diputuskan untuk dihentikan karena tidak ditemukan bukti.

Kedua, kasus dugaan penyelewengan dana penyertaan modal koperasi kabupaten Balangan kepada koperasi Sanggam Mandiri pada tahun 2011 dengan dugaan korupsi sebesar Rp 100.000.000 dengan tersangka M. Yusri selaku Ketua Koperasi yang saat ini  perkaranya dinaikan ketingkat tahap penyidikan pada 1 juni 2016,

Kemudian tahap penuntutan, yakni kasus tindak pidana Korupsi Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga pada Dinas Poraparbud TA 2014 dengan kerugian keuangan negara sebesar 127.326.524 dengan tersangka  Rindu Candra Samita  dan saat ini statusnya sudah terpidana pada 2 Agustus 2016 setelah melalui proses sidang dan sesuai keputusan pengadilan tipikor Banjarmasin Terpidana dipenjara selama 1 tahun dengan denda Rp 50.000.000.

Dan untuk tahap eksekusi,  yakni tindakan pidana Korupsi Grativikasi senilai Rp 100.600.000 pada proyek organisasi Nasional Agraria ( Prona ) Pada BPN Balangan dan mengeksekusi dua terpidana atas nama Ramli dan Akhmadi pada 4 Februari 2016 berdasarkan putusan MA RI dengan hukuman penjara masing-masing satu tahun dan 6 bulan serta denda masing-masing sebesar Rp 150.000.000 subsider 6 bulan kurungin dan perkara. (jun/K-6)

Tag:
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua