Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Firdaus Hazairin di Banjarbaru, Jumat (16/7) mengatakan, pembangunan unit sekolah baru tersebut bertujuan memperbesar daya tampung sekolah dan menurunkan rasio rombongan belajar. ``Sejauh ini daya tampung sejumlah sekolah masih mencukupi namun ke depan seiring bertambahnya penduduk dan anak usia sekolah diperlukan penambahan sekolah baru,’’ ujarnya.
Sedangkan rasio rombongan belajar, kata dia, setiap sekolah di Banjarbaru masih belum memenuhi standar nasional yang ditetapkan sebanyak 28 siswa dalam satu rombongan belajar. ``Satu rombongan belajar setiap sekolah di Banjarbaru masih sebanyak 32 siswa sehingga diharapkan melalui penambahan unit sekolah baru itu rombongan belajar mampu memenuhi standar nasional,’’ katanya.
Dikatakan, unit sekolah baru yang dibangun sebanyak tujuh unit tersebar di beberapa wilayah kelurahan dan sesuai rencana akan direalisasikan dalam tahun anggaran 2010 melalui pendanaan APBD Kota Banjarbaru.
Disebutkan, untuk jenjang Sekolah Dasar dibangun tiga unit sekolah baru yang berlokasi di Kelurahan Guntung Manggis, Kelurahan Sungai Besar dan Kelurahan Loktabat Utara.
Jenjang Sekolah Menengah Pertama dibangun tiga unit sekolah baru yakni di sekitar Kampung Pembataan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, satu lokasi Jalan Golf Kelurahan Landasan Ulin Utara dan satu unit sekolah di Batu Ampar Kelurahan Bangkal.
Sementara satu unit sekolah untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas rencananya dibangun di Kecamatan Liang Anggang tetapi lokasinya masih belum ditetapkan karena belum ada lokasi yang dinilai cocok.
``Pemilihan lokasi sekolah selain disesuaikan banyaknya jumlah anak usia sekolah sebagai calon siswa disamping itu juga berdasarkan usulan masyarakat,’’ ujarnya.
Mengenai kendala yang dihadapi dilapangan, dikatakan, kendalanya terkait pemilihan lokasi sekolah yang masih negosiasi dengan pemilik lahan sehingga diperlukan pendekatan agar mereka mau melepaskan tanahnya.
``Proses kepemilikan lahan bisa melalui hibah yang diserahkan pemilik tanah kepada pemerintah atau penggantian yang besaran dananya disesuaikan kemampuan keuangan daerah,’’ demikian Firdaus. (ant/K-5)
