``Sebagai dampaknya, maka dengan sangat terpaksa PLN harus melakukan pemadaman secara bergilir, khususnya pada saat beban puncak,’’ kata Rudi Purnomo Loka di hadapan Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Senin (5/7).
Dalam rapat kerja dengar pendapat guna menyikapi keluhan masyarakat atas seringnya pemadaman listrik dalam beberapa pekan terakhir ini, Rudi Purnomo Loka menjelaskan, terhitung sejak 1 Juli 2010 PLN sudah menjanjikan tidak lagi melakukan pemadaman yang disebabkan oleh kekurangan pasokan daya listrik.
Namun sisi lain ia juga mengakui, dalam kondisi tertentu dan sifatnya darurat pemadaman bisa saja terjadi. Seperti akibat gangguan alam, angin puting beliung, petir, gangguan pohon.
Sementara hal teknis lainnya dimana pemadaman listrik tidak bisa dihindarkan, ungkapnya, seperti terjadinya gangguan atau kerusakan mesin pembangkit, ganguan distribusi (CO putus, travo terbakar) atau akibat gangguan trasmisi yang disebabkan insalator pecah.
Dijelaskan, apabila terjadi pemadaman yang bukan disebabkan oleh kekurangan daya, maka mengacu pada Tarif Dasar Listrik (TDL) 2003 jika berlangsung sampai 3 x 24 jam. PLN berkewajiban untuk membayar denda kepada pelanggan yang diperhitungkan melalui biaya beban.
``Namun pemadaman sampai 3 x 24 jam ini nyaris tidak pernah terjadi,’’ kata Manajer PT (Persero) PLN Cabang Banjarmasin Rudi Purnomo Loka, seraya menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat atas terjadinya pemadaman listrik dihadapan Komisi III DPRD Banjarmasin yang dipimpin ketuanya Matnor Ali F ini.
4,5 Triliun Sewa Pembangkit
Rudi Purnomo menjelaskan, sebenarnya untuk mengatasi kekurangan daya listrik pihak PLN wilayah Kalselteng sudah melakukan upaya antisipasi dengan menyewa sejumlah pembangkit listrik dengan pihak swasta.
Meski, ungkapnya, untuk keperluan tersebut, pihak PLN harus mengeluarkan sangat besar, dimana selama tiga tahun PLN harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp4,57 triliun untuk menyewa pembangkit listrik tersebut.
Lebih jauh Rudi Purnomo berharap, krisis listrik akibat kekurangan daya ini akan bisa diatasi pada tahun 2011 nanti. Karena PLN pada tahun itu sudah mampu menyediakan cadangan daya listrik.
``Seiring rampungnya pembangunan sejumlah pembangkit listrik untuk wilayah Kalsel dan Kalteng yang pekerjaannya secara bertahap dimulai dari tahun 2010 hingga 2019,’’ tandasnya.
Dijemput Paksa
Sementara di tengah rapat kerja dengan Komisi III DPRD Banjarmasin itu puluhan massa dari Pemuda Pancasila yang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor PLN Cabang Banjarmasin, Senin (5/7), tiba-tiba bergerak menuju kantor DPRD Banjarmasin.
Begitu tiba di kantor perwakilan rakyat itu, massa dari Pemuda Pancasila langsung menuju ruang komisi III yang tengah menggelar rapat kerja meski belum berakhir kemudian menjemput paksa Manajer PT PLN Cabang Banjarmasin Rudi Purnomo Loka untuk dibawa kembali berjalan kaki menuju kantor PLN Cabang Banjarmasin Jalan Lambung Mangkurat.
Meski tidak sempat berbuat apa-apa, sikap pengunjuk rasa ini tak pelak disesalkan sejumlah anggota Komisi III DPRD Banjarmasin. Menurutnya, mereka seharusnya pengunjuk rasa dapat lebih menghormati dewan.
``Karena rapat yang sedang berlangsung di lembaga perwakilan ini dilaksanakan dalam rangka sama-sama menyikapi keluhan dan aspirasi masyarakat berkenaan pemadaman listrik,’’ kata Ketua komisi III Matnor Ali F. (nid/K-5)
