Banjarmasin, KP – Penyerapan dana jaminan kesehatan provinsi (Jamkesprov) masih sangat minim, atau sekitar 13,6 persen dari alokasi anggaran Rp10 miliar yang disiapkan Pemprov Kalsel.
``Penyerapan dana Jamkesprov ini masih minim, karena sudah pertengahan tahun, namun hanya terserap sekitar Rp1,3 miliar atau 13,6 persen saja,’’ ungkap anggota Komisi IV DPRD Kalsel, H Budiman Mustafa kepada wartawan, Selasa (19/7), di Banjarmasin.
Menurut Budiman, kondisi ini jelas sangat memprihatinkan, karena pemerintah telah mengganggarkan dana yang cukup untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin, namun tidak terserap.
``Selama ini banyak masyarakat miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan gratis, namun ternyata dananya tidak tersalurkan,’’ tambah anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS).
Bahkan Budiman Mustafa menyayangkan hal semacam ini terjadi, karena seharusnya anggaran kesehatan gratis ini bisa tersalurkan kepada masyarakat miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan.
``Karena banyak masyarakat miskin yang kesulitan berobat, mengingat tidak memiliki dana ataupun kartu Jamkesmas, Jamkesprov ataupun Jamkesda,’’ ungkap Budiman Mustafa.
Budiman Mustafa mengakui cukup bingung dengan banyaknya dana Jamkesprov yang tidak bisa terserap, padahal cukup banyak masyarakat yang memerlukan anggaran pelayanan kesehatan gratis ini.
``Kita akan menindaklanjuti masalah ini, khususnya penyebab anggaran ini tidak bisa terserap,’’ tambah mantan pegawai Dinas Kesehatan Kalsel ini.
Namun, Dinas Kesehatan berdalih masih melakukan verifikasi data penggunaan anggaran untuk triwulan kedua, sehingga penyerapan anggarannya kurang dari 50 persen.
Selain anggaran Jamkesprov sebesar Rp10 miliar, RSUD Ulin juga mendapatkan dana pendamping khusus sebesar Rp3 miliar untuk mengakomodir pasien dari keluarga miskin yang tidak memiliki kartu Jamkesmas, Jamkesprov ataupun Jamkesda, mengingat RSUD Ulin merupakan rujukan dari seluruh daerah.
``Adanya dana pendamping ini diharapkan tidak ada lagi pasien dari keluarga miskin yang terlantar dan tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,’’ kata Budiman Mustafa.
Namun kenyataannya, masih banyak pemberitaan seputar masyarakat miskin yang terlantar dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, padahal telah disiapkan alokasi dananya. ``Kita juga bingung dengan masalah ini, padahal anggarannya sudah disiapkan,’’ ujarnya.
Budiman Mustafa mengungkapkan, Dinas Kesehatan mengajukan anggaran Jamkesprov pada 2012 sebesar Rp10 miliar, karena diperlukan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat miskin.
``Kita akan evaluasi penyerapan anggaran yang ada,’’ kata Budiman Mustafa, sehingga meminta perpanjangan waktu untuk pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2012. (lyn/K-1)
Penyerapan Jamkesprov Minim
