• Hari ini : Kamis, 22 Februari 2018

Wabup Kotabaru : Tolak Tambang Pulau Laut Kotabaru

WABUP KOTABARU – Burhanudin. (KP/Andi)

Kotabaru, KP – Wakil Bupati Burhanuddin mengakui secara personal menolak kegiatan pertambangan di Pulau Laut Kotabaru, berdasarkan janji janjinya saat berkampanye menjadi Wakil Bupati Kotabaru pada tahun 2015 lalu.

Demikian di samikan oleh Wakil Bupati Kotabaru, H. Burhanuddin, usai menghadiri Rapat dengar pendapat bersama Masyarakat Demonstran Tolak Tambang Pulau Laut di gedung DPRD Kotabaru 22/1, dan di sayangkan wartawan KP, tidak di bolehkan memasuki ruang rapat bersama beberapa wartawan lokal lainnya oleh petugas keamanan, sehingga tidak dapat menuangkan tulisan tentang jalannya rapat dengar pendapat dengan baik.

Namun sebelum melakukan rapat dengar pendapat, sedikitnya 600 orang gabungan dari warga Nelayan dan LSM Kapak yang di Motori Olah Usman Pahero, mendatangi kantor Bupati Kotabaru melakukan Orasi tolak tambang Pulau Laut Kotabaru, pada ruas jalan depan kantor bupati, dikawal ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Kotabaru dan Tanah Bumbu.

Dalam orasinya, Usman menyampaikan bahwa pihaknya tidak di tunggangi oleh pihak manapun. Melainkan hanya merupakan suara murni dari masyarakat yang menginginkan agar Pulau Laut tidak ditambang, karena akan mengakibatkan kerusakan alam dan lingkungan.

“Akan tetapi secara institusi, pemerintah terdahulu telah mengeluarkan legalitas. Mungkin pihak Pt. Silo sudah menilai cukup untuk melakukan aktivitas. Bagi kita, izin ini perlu kita cermati, dan kewenangan itu kan adanya di Provinsi. Karenan sejak terbitnya Undang-Undang No 23 tahun 2014, kemudian undang undang itu di tindak lanjuti oleh surat edaran No 4.T/30/BJB/2015, tanggal 30 april 2015, yang isinya menegaskan bahwa, Bupati, Walikota, tidak memiliki kewenangan mengatur urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Karenanya, bagi kami, provinsi, silahkan mengambil kewenangannya, mengevaluasi , dan kalau memang ada yang asalah, maka akan di sikapi “. Terang Wakil Bupati kemudian menambahkan,

“Kalau kita secara institusi melakukan penolakan, padahal pemerintah terdahulu sudah melegalkan, akan terjadi kerancuan. Disamping kerancuan, juga akan terjadi ketidak pastian hukum, dan tidak konsistensi. Terus, INVESTOR nantinya tidak mau masuk di Kotabaru. Karena dalam rapat tadi di sebut bahwa ada perizinan yang abal-abal. kemarin juga kan ada saran agar kita buatkan perda, akan tetapi itu tidak mungkin kita lakukan karena akan melanggar peraturan yang lebih tinggi.

Terus kalau mereka ingin melakukan pelarangan terhadap Pulau Laut, kepres yang mengatur tentang itu harus di cabut juga. Karena jelas didalam kepres tersebut mengatur bahwa di Pulau Laut Kotabaru merupakan kawasan pertambangan dan perikanan,’’ tandas Wabup. (and/K-6)

 

Tag:
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua