• Hari ini : Jumat, 19 Oktober 2018

Walhi Kecewa ke Pihak Menteri ESDM dan PT MCM

BARABAI, KP -Derektur Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono mengaku sangat kecewa atas ketidakhadiran pihak Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Mantimin Coal Mining (MCM) hanya dengan alasan soal keamanan.

Itu terlontar Jumat (13/7), ketika persidangan dengan agenda pemeriksaan lokasi di Kantor Kades Desa Natih, Kecamatan Batangalai Timur, Hulu Sungai Tengah

Persidangan di lokasi tersebut dihadiri pihak penggugat (Walhi) beserta pengacara sebanyak 7 orang diwakili Ronald.

Sdangkan pihak tergugat ESDM dan MCM tidak ada satupun perwakilan yang hadir dengan alasan faktor keamanan, namun proses persidangan tetap dilaksanakan oleh Majelis Hakim.

Save Meratus, yang ketika itu Hakim PTUN, tinjau lokasi pertambang batu bara di Desa Nateh Blok Batu Tangga Kecamatan Batang Alai Timur (BAT) Kabupaten HST.

Sementara itu yang hadir anggota Majelis Hakim tiga orang ditambah satu panitra meninjau langsung lokasi yang diberikan ijin tambang Kementerian

ESDM terhadap perusahaan MCM.

Tujuan mereka untuk memastikan fakta di lapangan mengingat masih berlangsungnya persidangan sejak tanggal 28 Pebruari 2018 baik pihak tergugat (Kementerian ESDM dan Perusahaan MCM) serta pihak penggugat dari Walhi Kalsel.

“Kita mengecek langsung lokasi untuk memperkuat fakta yang ada dalam persidangan mengingat masih berlangsung proses persidangan.

Selama ini hanya berdasarkan laporan tertulis baik pihat penggungat maupun pihak tergugat,’’ kata Hakim PTUN, Sotiyono.

Sedangkan Derektur Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono menmabahkan, ketidakhadiran pihak tertugat karena alasan dibuat-buat karena faktor keamanan, yang padahal katanya mereka sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan baik Polisi, TNI maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HST.

“Saya sangat meyakini daerah ini aman dan kondusif dari hal-hal yg tidak diinginkan di lapangan,’’ beber Kisworo Dwi Cahyono.

Ia menambahkan, sangat bangga atas dukungan pemkab dan seluruh masyarakat HST yang begitu antusias menjaga hutan lindung di Pegunungan Meratus.

“Alasannya sangat sederhana, daerah yang tidak mau ada tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit.

Tapi pembangunan masih bisa berlangsung bahkan tingkat kemiskinan juga jauh di atas rata rata daerah lain yang mempunyai tambang di daerah Kalsel ini,’’ ucapnya.

Sementara itu pengacara Walhi, Ronald menyatakan optimis bisa memanangkan perkara mengingat Majelis Hakim melihat secara langsung ke lokasi perkara bahkan mereka sangat kecewa karena pihak tergugat baik dari ESDM dan MCM tidak menghadiri di Persidangan.

“Mereka beranggapan tidak serius dan main main masalah ini,’’ ujarnya.

Ditambahkann, gugatan yang dilakukan Walhi, ini dalil-dalil gugatan dan saksi dalam gugatan dan fakta di lapangan semuanya berkesesuaian sehingga sangat yakin memenangkan terhadap perkara tersebut.

Sementara itu Plt Kepala dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, M Yani mengatakan sejak dulu sampai sekarang pemerintah tidak pernah mengeluarkan ijin amdal terhadap Ijin Kementrian ESDM Sk Nomor 441 tahun 2017 yang mengeluarkan

operasi pertambangan seluas 1.900 Hektare.

Menurutnya, kementerian mengeluarkan ijin operasi tambang secara sepihak saja.

Padahal pemerintah dan masyarakat HST sudah jelas menolak pertambangan.

“Kita sangat konsekwen menjaga dan melestarikan lingkungan khususnya hutan lindung, tanah pertanian dan perkebunan serta air sebagai sumber kehidupan di pegunungan meratus,’’ ujarnya. (ary/K-2)

 

 

loading...
error: Kalimantan Post - Asli Koran Banua