YLKI Minta Aturan Tarif Listrik Ditinjau Ulang

ditulis pada 31 Desember 2015

Jakarta, KP – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyarankan pemerintah meninjau ulang aturan mengenai penetapan tarif listrik 12 golongan.

Dalam peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 31/2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No 09/2015, tarif adjustment diberlakukan setiap bulan, menyesuaikan perubahan nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terhadap Rupiah, harga minyak dan inflasi bulanan.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menilai, tiga indikator tersebut kurang pas. Apalagi jika menjadikan inflasi sebagai salah satu indikator.

“Komoditas yang menimbulkan inflasi tidak bisa menggunakan argumen kenaikan tarif dengan alasan inflasi, bilang saja untuk bayar utang, jangan sampai inflasi malah jadi alasan kenaikan tarif, tidak tepat,’’ paparnya di Jakarta, Selasa (29/12).

Selain inflasi, nilai tukar rupiah dan harga minyak dunia tidak tepat jika dijadikan variabel penyesuaian tarif listrik.

Dia bilang, bila pemerintah melepas tarif listrik ke pasar, peran pemerintah dalam ketersediaan energi akan hilang.

“Semua dilepas ke pasar. Dengan skema semacam ini kalau dasarnya hanya kurs minyak dan inflasi maka negara sekedar menetapkan saja. Ini merisaukan,’’ tambahnya.

Selain menghilangkan peran negara, skema tarif listrik ini berpotensi melanggar konstitusi.
Tulus berpendapat, listrik sebagai komoditas strategis semestinya dikuasai dan diatur negara.

“Ini mohon di tinjau kembali, menurut saya bisa saja terapkan kenaikan progresif seperti dulu,’’ tukasnya.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai penetapan tarif adjusment listrik yang diterapkan PLN tidak adil. Pasalnya, pemerintah belum bisa menyediakan listrik yang memadai bagi masyarakat.

“Secara psikologis ketika pemerintah lakukan penentuan tarif tidak adil,’’ papar Tulus.
Bahkan Tulus menilai, beberapa daerah di Indonesia masuk dalam kategori krisis daya listrik. Kondisi ini malah ditanggapi dengan panyesuaian tarif listrik yang berubah setiap bulan.

Dia berpendapat, skema tarif ini justru bisa melukai masyarakat di wilayah krisis energi.

“Banyak daerah krisis kurang daya, banyak demo, tapi dijawab pemerintah dengan penyeusian tarif, bisa melukai masyarakat, ini menjadi dilematis,’’ imbuhnya.

Dengan mekanisme tarif adjustment, tarif listrik setiap bulan memang dimungkinkan untuk turun, tetap atau naik berdasarkan ketiga indikator tersebut.

Dengan penyesuaian per Desember ini, sebanyak 12 golongan tarif listrik sudah mengikuti mekanisme tarif adjusment. Ke-12 golongan tarif listrik tersebut adalah :

1. Rumah Tangga R-1/Tegangan rendah (TR) daya 1.300 VA
2. Rumah Tangga R-1/TR daya 2.200 VA
3. Rumah Tangga R-2/TR daya 3.500 VA s.d 5.500 VA
4. Rumah Tangga R-3/TR daya 6.600 VA ke atas
5. Bisnis B-2/TR daya 6.600VA s.d 200 kVA
6. Bisnis B-3/Tegangan Menengah (TM) daya diatas 200 kVA
7. Industri I-3/TM daya diatas 200 kVA
8. Industri I-4/Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas
9. Kantor Pemerintah P-1/TR daya 6.600 VA s.d 200 kVA
10. Kantor Pemerintah P-2/TM daya diatas 200 kVA
11. Penerangan Jalan Umum P-3/TR dan
12. Layanan khusus TR/TM/TT. (net/K-7)

You must be logged in to post a comment Login

LANGGANAN BERITA Via EMAIL
Update Berita Terbaru Seputar Kalimantan
Kalimantan Post - Asli Koran Banua.